
Mulai 20 Juli 2025, Shopee resmi memberlakukan biaya tambahan sebesar Rp1.250 per transaksi. Kebijakan ini menjadi sorotan karena langsung berdampak pada pola transaksi pembeli di platform tersebut. Meskipun nominalnya tampak kecil, biaya tambahan Shopee 2025 memicu pertanyaan dari para pelaku usaha, terutama terkait legalitas dan potensi penurunan penjualan.
Apa Itu Biaya Tambahan Shopee 2025?
Biaya tambahan Shopee 2025 merupakan biaya layanan baru yang dikenakan kepada pembeli setiap kali melakukan transaksi. Besarannya ditetapkan sebesar Rp1.250 dan langsung ditambahkan dalam total pembayaran pembeli saat checkout.
Shopee menjelaskan bahwa penambahan biaya ini bertujuan untuk mendukung operasional dan peningkatan layanan platform. Selain itu, dana yang terkumpul dari biaya ini akan digunakan untuk menjaga kelancaran sistem, keamanan transaksi, serta pengembangan fitur baru di marketplace.
Dasar Hukum Biaya Tambahan Shopee 2025
Dari sisi hukum, biaya tambahan Shopee 2025 dapat dibenarkan. Shopee termasuk dalam kategori Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE). Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019, PPMSE berwenang menetapkan model bisnis serta struktur biaya yang dikenakan kepada pengguna.
Selain itu, kebijakan ini sesuai dengan Permendag Nomor 50 Tahun 2020 yang menegaskan bahwa pelaku usaha berbasis elektronik wajib memberikan informasi yang jelas dan jujur kepada konsumen. Karena biaya ini dicantumkan secara transparan dalam detail transaksi, Shopee tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.
Bagaimana Pengaruh Biaya Tambahan Shopee 2025 terhadap Penjual?
Meskipun biaya tambahan dibebankan kepada pembeli, penjual tetap harus memperhatikan efek tidak langsung yang ditimbulkannya. Beberapa pelanggan mungkin merasa keberatan karena total belanja menjadi sedikit lebih mahal, apalagi jika mereka terbiasa melakukan pembelian dengan jumlah kecil.
Penjual perlu melakukan beberapa hal berikut:
- Menginformasikan dengan jelas kepada pembeli bahwa biaya berasal dari sistem, bukan dari toko.
- Menyesuaikan strategi pemasaran, misalnya dengan bundling produk atau diskon ongkir.
- Meningkatkan layanan pelanggan agar pembeli tetap merasa puas meskipun ada biaya tambahan.
Dengan begitu, penjual dapat mempertahankan loyalitas pelanggan tanpa harus menanggung tambahan biaya dari kantong sendiri.
Baca Juga : Kenapa Kamu Harus Memulai Bisnis di Tahun 2025?
Bisakah Penjual Menolak Kebijakan Ini?
Dalam ekosistem marketplace seperti Shopee, penjual telah menyetujui seluruh kebijakan platform sejak awal pendaftaran. Artinya, penjual tidak bisa menolak biaya tambahan secara sepihak, karena masuk dalam ranah manajemen operasional platform.
Namun demikian, penjual tetap memiliki ruang untuk beradaptasi. Melalui pendekatan komunikasi yang efektif dan penyesuaian harga strategis, bisnis tetap dapat tumbuh di tengah perubahan aturan.
Bagaimana Cara Menghitung Biaya Tambahan ?
Berikut ilustrasi sederhana tentang bagaimana pembagian biaya tambahan per produk dalam satu transaksi:
Rumus Dasar:
Biaya per produk = Total Biaya Tambahan ÷ Jumlah Produk dalam Satu Pesanan
Contoh Kasus:
Misalnya, dalam satu kali checkout, pembeli membeli 4 produk sekaligus:
- Produk A = 1 pcs
- Produk B = 1 pcs
- Produk C = 1 pcs
- Produk D = 1 pcs
- Total kuantitas = 4 produk
Maka perhitungannya:
Rp1.250 ÷ 4 = Rp312,5 per produk
Jadi, sistem Shopee membebankan biaya tambahan sebesar Rp312,5 untuk setiap produk dalam pesanan tersebut, meskipun tagihan total tetap menampilkan satu biaya tetap sebesar Rp1.250.
Catatan Penting:
Biaya ini berbeda dari biaya layanan, admin, atau pembayaran lainnya yang mungkin masih berlaku.
Sudah termasuk PPN.
Tidak berlaku jika pembeli membatalkan atau mengembalikan produk.
Pahami dan Adaptasi dengan Biaya Tambahan Shopee 2025
Kehadiran biaya tambahan menandakan bahwa marketplace digital terus melakukan penyesuaian dalam skema bisnisnya. Pelaku usaha yang cerdas tidak hanya sekadar mengikuti aturan, tetapi juga mampu membaca peluang di balik setiap perubahan.
Penjual online harus terus mengikuti perkembangan kebijakan platform dan memahami implikasinya. Dengan begitu, mereka bisa mengatur strategi lebih matang, menjaga relasi dengan pelanggan, serta menjaga pertumbuhan usaha tetap stabil.
.